Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar dan Tim Jamkes Watch, dipimpin  Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, Kamis (27/8/2015).  

Kedua organisasi yang mengamati pelaksanaan BPJS ini melaporkan masih banyaknya ketidaksesuaikan pelaksanaan yang diatur oleh UU dan penyimpagan oleh pelaksana di daerah.

Anggota Komisi IX Marwan Dasopang dalam acara ini mengatakan, pada saat kunjungan kerja selalu menemukan banyak ketidaksesuaian di lapangan seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak sampai kepada masyarakat. Di desa-desa tidak ada yang memakai kartu PBI karena itu dia mempertanyakan siapa yang memainkan anggaran yang ditanggung oleh pemerintah itu.

Politisi FPKB ini menyatakan, amanat undang-undang  UU No 36 tahun 2009 mengatur  bahwa 5% dari Anggaran APBN kita harus memenuhi kebutuhan kesehatan. Namun demikian, realitas di lapangan dalam hal pelaksanaan belum berpihak kepada masyarakat. 

Menurutnya, layanan kesehatan BPJS terutama Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih jauh dari harapan, karena Pemerintah belum maksimal dalam hal sosialisasi layanan kesehatan BPJS. Bahkan kartu kesehatan tersebut tidak sampai ke masyarakat di desa-desa.

Untuk itu, kata Marwan semua pihak, termasuk DPR harus mencari cari sistem yang lebih baik, jika masyarakat merasa di rugikan dalam hal ini, perlu dibantu advokasi supaya tidak ada penyimpangan.

“ Seperti di Sumatra Utara, ada masyarakat yang demo menuntut bubarkan BPJS karena, mereka merasa pelayanan yang buruk,”  cetus politisi dari F-PKB. (jk)/foto:jaka/parle/iw.